KPK-Pemprov Rakor Implementasi Pendidikan Anti Korupsi

- Rabu, 24 April 2019 | 10:24 WIB
1KPK
1KPK

PEKANBARU (hr)-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan rapat koordinasi (Rakor) Implementasi Pendidikan anti korupsi pada jenjang pendidikan dasar dan menengah, serta program Diklat Pemda se-Provinsi Riau, di Gedung Pauh Janggih, Gubernuran Riau, Selasa (23/4).

Rakor sesuai program Korsupgah KPK tahun 2019 yang terdapat tujuh poin, diantaranya insersi pendidikan antikorupsi pada jenjang dikdasmen dan Diklat Pemda.

Koordinator Wilayah II KPK, Abdul Haris mengatakan, rakor tersebut sebagai tindak lanjut dari MoU yang dilakukan KPK dengan kementerian/lembaga seperti Kemendikbud, Kemenristek-Dikti, dan Kemenag tentang insersi pendidikan antikorupsi jenjang dikdasman dan Diklat Pemda, pada rakonas pendidikan antikorupsi di Jakarta.

"Kita harapkan dengan kegiatan ini bisa menciptakan perilaku generasi muda Indonesia antikorupsi," ungkapnya.

Abdul Haris menyampaikan, secara umum strategi pemberantasan korupsi dilakukan tiga pendekatan, yaitu upaya pendidikan dan sistem tata kelola pendidikan dan penindakan.

"Pendekatan pendidikan ini mencegah orang berbuat korupsi, dengan membangun integritas dan nilai perilaku antikorupsi, agar orang tak mau melakukan korupsi," jelasnya.

KPK mengajak seluruh pemangku kepentingan di Provinsi Riau untuk menindaklanjuti hasil MoU KPK dengan kementerian/lembaga pada Desember 2018 lalu, dengan cara melakukan rencana aksi implementasi insersi pendidikan antikorupsi di daerah.

"Rencana aksi saya harapkan adanya kerjasama antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota di Riau dalam melaksanakan implementasi pendidikan antikorupsi," tegasnya.

Dengan adanya rencana aksi pendidikan antikorupsi tersebut, pihaknya berharap kedepan pendidikan dapat menyentuh semua pihak, baik masyarakat kurang mampu maupun kaum dhuafa.

Sementara itu, Gubernur Riau Syamsuar mengatakan implementasi pendidikan antikorupsi ini sebagai upaya KPK dan Pemprov Riau meningkatkan kualitas pendidikan di provinsi Riau. Apalagi beberapa laporan yang diterima masih ada pungutan-pungutan uang komite di sekolah, yang membebani orang tua siswa. Untuk itu, kedepan Pemprov Riau tidak menginginkan adanya pungutan-pungutan di sekolah.

"Kami sudah mendapat masukan dari KPK bahwa pungutan itu bisa menimbulkan gratifikasi. Artinya kedepan kita harapkan jangan ada lagi beban-beban yang memberatkan anak-anak kita. Karena ada beberapa sekolah masih memberatkan siswa," tegasnya.

Gubri menyarankan jika ada kebutuhan sekolah sebagai upaya peningkatan kualitas pendidikan, untuk mengajukan ke pemerintah daerah. (nur)

Editor: redaktur haluan

Tags

Terkini

X