Ungkap Aktor Intelektual Surat Suara Tercoblos

- Jumat, 12 April 2019 | 09:12 WIB
01 FOTO
01 FOTO

Jakarta (HR)- Direktur Ekesekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Titi Anggraini, mendorong Bawaslu gerak cepat dalam menyelidiki surat suara tercoblos di Selangor, Malaysia. Kerja cepat itu diperlukan agar isu yang berkembang di masyarakat tak semakin liar.
"Tetapi pada saat yang sama Bawaslu harus bekerja dengan cepat, terbuka, terukur dan akuntabel. Sehingga isu yang beredar tidak menjadi liar, masyarakat bisa mendapatkan isu yang didapatkan tidak makin liar, dan masyarakat dapat segera kepastian hukum tentang apa yang sesungguhnya terjadi," ujar Titi, di Mie Aceh Seulawah, Jl Cilosari, Cikini, Jakarta Pusat, Kamis (11/4).

Titi juga meminta Bawaslu mengusut tuntas aktor intelektual di balik tercoblosnya surat suara di Malaysia. Menurut Titi, semua yang terlibat dalam kasus ini harus diproses hukum.
"Jadi kami meminta Bawaslu membongkar kasus ini sampai ke aktor intelektualnya. Siapa yang sesungguhnya berada di dalam perkara ini, menemukan dan proses hukum orang orang yang terlibat sampai kepada aktor intelektualnya," kata Titi.
Titi mengingatkan masa pencoblosan pemilu 2019 sudah semakin dekat. Bagi Titi, kerja cepat dan terbuka dari Bawaslu ini akan membantu meningkatkan kepercayaan publik terhadap proses demokrasi lima tahunan ini.

"Tetapi sekali lagi karena pemilu kita sudah semakin dekat, kompetisinya sangat sengit di tengah polarisasi. Kerja Bawaslu yang cepat, terbuka, transparan dan akutanbel itu akan membantu kepercayaan publik terhadap pemilu itu sendiri bahwa akhirnya ini bisa menetralisir tidak membuat isunya menjadi liar," imbuhnya.

Sebelumnya, surat suara yang telah tercoblos ditemukan di Selangor, Malaysia. Ketua Panwaslu Kuala Lumpur Yaza Azzahara mengatakan dalam surat suara itu telah tercoblos mayoritas untuk pasangan calon 01. Tak hanya itu, surat suara juga sudah dicoblos di kertas legislatif.
"Jadi berdasarkan sampel yang kita ambil, terdapat beberapa surat suara yang sudah dicoblos. Semuanya mayoritas mencoblos 01. Dan ada juga di pileg untuk dari NasDem. Ini sudah kami sampaikan ke Bawaslu," kata Yaza, Kamis (11/4).

Endus Kecurangan
Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Rahmat Bagja mengatakan, pihaknya mengendus banyak dugaan kecurangan dari proses pemungutan suara di Malaysia.
Dia mengungkap, kecurigaan awal bermula saat Panitia Pemungutan Suara Luar Negeri (PPLN) setempat menolak pengawasan pihak Bawaslu saat melaksanakan pencoblosan.
"Kami sudah meminta kepada KPU dan kepada PPLN agar (Pokja) pengawas pemilu luar negeri (di Malaysia) diikutkan dalam metode pemungutan suara yang memakai kotak suara keliling (KSK). Namun mereka menolak," kata Bagja saat dihubungi wartawan, Kamis (11/4).

Bawaslu berasumsi, ada potensi kecurangan tengah dilakukan oleh PPLN di Malaysia saat para petugas kotak suara keliling atau KSK menjalankan tugasnya.
"Mungkin ada sesuatu, itu kan sudah ada tanda-tandanya. Kami bilang ini sudah ada tanda-tandanya bahwa PPLN mau aneh-aneh," ujarnya.
Selain kecurigaan awal tersebut, Bawaslu sebelumnya juga sempat menyampaikan surat kepada KPU RI, terkait rekomendasi pergantian Wakil Duta Besar Indonesia untuk Malaysia sebagai anggota PPLN.

Sebab, sosok tersebut rawan terjadi konflik kepentingan dengan Duta Besar Indonesia untuk Malaysia, Rusdi Kirana, yang anaknya, Davin Kirana, tengah ikut kontestasi Caleg DPR RI Dapil Jakarta 2 dari Partai Nasdem, yang masuk dalam surat suara pemilih luar negeri.
"Agar tidak terjadi konflik kepentingan karena Pak Duta Besar punya anak yang sedang running (nyaleg)," ujar Bagja.

Sementara, Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno mengirimkan surat ke KPU dan Bawaslu meminta dilakukan pengecekan soal surat suara tercoblos di Selangor, Malaysia. BPN juga bakal mengirimkan tim untuk mengumpulkan keterangan terkait kasus tersebut.
"Seiring dengan kita sudah ditindaklanjuti juga oleh Bawaslu untuk supaya proses pencoblosan dihentikan, dimintakan dihentikan sementara, dan kami dari BPN Prabowo-Sandi dari Direktorat Advokasi besok akan mengirim tim di lapangan untuk pengumpulan bahan keterangan dan data-data," kata Direktur Advokasi dan Hukum BPN Sufmi Dasco Ahmad di Hotel Sultan, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Pusat, Kamis (11/4).

Dasco belum bisa memastikan siapa saja yang akan berangkat ke Malaysia. Tim yang berangkat akan didiskusikan dalam konsolidasi advokat yang digelar BPN malam ini.Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin angkat bicara terkait temuan surat suara yang telah tercoblos di Malaysia. TKN mengatakan, menyerahkan sepenuhnya kasus temuan surat suara tersebut kepada badan pengawas pemilu "Jadi kita harus lihat kalau ada hal hal yang tidak benar, laporkan kepada aparat bawaslu itu sendiri biar mereka memproses," kata Sekretaris TKN Koalisi Indonesia Kerja (KIK) Hasto Kristiyanto di Jakarta, Kamis (11/4).

Menurut Hasto, relatif mudah untuk melacak sebuah surat suara. Dia mengungkapkan, setiap kertas suara yang teregistrasi memiliki tanda khusus yang dikeluarkan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Dia mengatakan, setiap surat suara memiliki kode-kode tertentu. "Ya di situ sajalah harus dilihat," tambahnya.

Sebabnya, dia meminta agar semua pihak tidak selalu menyalahkan pemerintah setiap ada permasalahan terkait pemilu. Dia mengatakan, situasi kompetitif bisa saja terjadi mengingat kompetisi tidak hanya terjadi antara calon presiden (capres) tetapi juga antara partai politik dan calon anggota legislatif (caleg).

Hasto mengatakan, pengawasan terhadap persaingan itulah merupakan tugas bawaslu dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) untuk mengawal seluruh proses. Dia mengatakan, fungsi-fungsi lembaga itulah yang pada akhirnya melahirkan desain pemilu yang demokratis.
Lebih jauh, Hasto kembali menyebut adanya upaya pendelegitimasian penyelenggara pemilu berkaitan dengan kasus tersebut. Dia mengatakan, deligimitasi itu kemudian dijadikan sebuah skenario politik karena tidak siap menerima kekalahan. Sebabnya, dia melanjutkan, munculnya ancaman pengerahan massa oleh pihak tertentu.
Hasto mengatakan, TKN telah menugaskan perwakilan untuk menginvestigasi kasus surat suara di Malaysia. Dia mengatakan, secara partai, PDIP juga telah menugaskan perwakilan untuk menilik kasus itu mengingat seriusnya persoalan surat suara tersebut.

DPP Partai NasDem menilai ada keganjilan dalam video viral yang memperlihatkan surat suara yang sudah tercoblos caleg dan pasangan capres 01 Jokowi-Ma'ruf di Selangor Malaysia. Salah satunya adalah keberadaan surat suara itu dalam jumlah yang besar di sebuah ruko.
"Bagaimana mungkin surat suara dalam pengawasan PPLN, Panwas Luar Negeri, dan pihak keamanan di Kedubes bisa keluar dalan jumlah cukup besar ke sebuah ruko kosong ke wilayah yurisdiksi di luar kedutaan Indonesia," kata Ketua bidang Media dan Informasi Publik Willy Aditya, Kamis (11/4).

Willy mengungkapkan, pemungutan suara di Malaysia menggunakan tiga metode pemberian suara yakni pemberian suara di TPS, pemberian suara dengan Kotak Suara Keliling, dan pemberian suara via amplop yang dikirim kepada pemilih.
"Video yang viral soal suara yang tercoblos jika diamati sepintas adalah surat suara yang akan dikirim dengan pos. Ada keganjilan dalam video tersebut yaitu amplop yang ada belum terkirim tetapi sudah dicoblos. Logikanya jika amplop sampai ke tangan penerima tentu akan muncul persoalan," ujarnya.

"Keganjilan berikutnya adalah ruko kosong itu ditemukan seseorang lalu diviralkan," imbuh Willy.
Dia menduga, kejadian di Malaysia ini sarat dengan kepentingan politik untuk mendelegitimasi Pemilu dan pihak penyelenggara Pemilu oleh pihak-pihak yang takut kalah dengan menyebut bahwa pemilu curang. (dtc, rol, mdc)

Editor: redaktur haluan

Tags

Terkini

Riesca Rose: Saya Bukan Selingkuhan Sule!

Rabu, 10 Agustus 2022 | 19:10 WIB
X