Kejari Pekanbaru Bakal Tarik 14 Mobil Dinas yang Dikuasai Pihak Lain

HALUANRIAU.CO, PEKANBARU-Pemerintah Kota Pekanbaru menggandeng Kejaksaan Negeri setempat untuk penarikan aset berupa 14 unit mobil dinas yang masih dikuasai pihak lain. Selain itu, juga ada 3 bidang tanah yang masih bermasalah.

“Kita menerima 14 SKK (Surat Kuasa Khusus,red) tentang aset kendaraan mobil. Terus 3 SKK tentang tanah yang dikuasai pihak lain,” ujar Kepala Kejari (Kajari) Pekanbaru Andi Suharlis, melalui Kepala Seksi (Kasi) Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) Ridwan Dahniel, Senin (17/5).

Related posts

Dikatakan Ridwan, untuk belasan mobil dinas itu berada di Sekretariat DPRD Kota Pekanbaru. Sementara untuk aset tanah terkait masalah pinjam pakai dari sebuah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) kepada Pemko Pekanbaru. Perusahaan itu diketahui telah pindah namun aset tanahnya belum dikembalikan. Ada juga lahan milik Pemko yang diklaim oleh masyarakat.

“Untuk penarikan aset ini, kami sudah berdiskusi dengan BPKAD (Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Pekanbaru,red) dan sudah mengundang Sekwan (Sekretaris Dewan, red) yang menjabat sekarang,” lanjut Ridwan.

“Kami nanti akan menggandeng Satpol PP (Satuan Polisi Pamong Praja,red),” sambungnya.

Dalam waktu dekat, lanjut Ridwan, pihaknya masih akan mengundang sejumlah pihak lainnya. “Hari Rabu besok, 19 Mei 2021, akan kami undang Sekwan lama dan (Kasubbag) Pengelola Barang yang pada saat menyerahkan kendaraan yang ada di Setwan kepada pihak lain,” imbuh dia.

“Ini kami masih membutuhkan data dari pengelola barang yang pada saat penyerahan barang atau aset tersebut ke pihak lain,” lanjut dia.

Dia menegaskan akan ada konsekuensi hukum jika aset tersebut tidak dikembalikan ke Pemko Pekanbaru. Hal itu, kata dia, sesuai arahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Yang melaporkan tergantung SKK-nya., Kalau Pemko memberikan (SKK) ke kita, kita bisa laporkan ke polisi. Kalau sekarang SKK-nya masih penarikan,” ucap dia seraya mengatakan hal itu terkait dengan tindak pidana penggelapan.

Ridwan menerangkan, sebelum pihaknya melakukan eksekusi, maka pihaknya akan mengundang pihak yang disebut menguasai kendaraan dinas tersebut secara persuasif. Agar bisa segera diserahkan kepada Kejari Pekanbaru.

“Kalau tidak juga, kami akan lakukan tarik paksa. Kepada pejabat yang memberikan kepada pihak lain itu, kita akan kaji, apa masuk tipikor (tindak pidana korupsi, red) atau tidak,” pungkas Ridwan Dahniel.

Penulis : Dodi Ferdian