5.724 Narapidana di Riau Terima Remisi Idul Fitri Tahun 2021, 40 Orang Langsung Bebas

HALUANRIAU.CO, PEKANBARU-Sebanyak 5.724 narapidana penghuni lapas dan rutan di Riau peroleh Remisi Khusus Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah. Dari jumlah itu, 40 orang langsung dinyatakan bebas setelah mendapatkan pengurangan masa hukumannya.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau, Pujo Harinto, menyampaikan dengan pemberian remisi ini diharapkan dapat menjadi motivasi bagi seluruh Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) untuk mencapai penyadaran diri. Itu tercermin dari sikap dan perilaku sehari-hari serta meningkatkan optimisme dalam menjalani sisa masa pidana.

Related posts

“Selamat kepada seluruh narapidana dan anak pidana yang mendapatkan remisi Idul Fitri 1442 Hijriah. Semoga kita terus dapat meningkatkan keimanan dan ketaqwaan kita kepada Allah SWT. Jadilah insan yang taat hukum, berakhlak mulia dan berbudi luhur, serta jadi insan yang berguna bagi nusa dan bangsa,” ujar Pujo, dalam siaran persnya yang diterima haluanriau.co, Kamis (13/5).

Pujo kemudian merincikan, narapidana di Lapas Kelas IIA Pekanbaru menjadi penerima remisi paling banyak, yaitu sebanyak 876 orang. Disusul Lapas Kelas IIA Bengkalis sebanyak 818 narapidana, dan Lapas Kelas IIA Bangkinang sebanyak 747 narapidana.

Selanjutnya, Lapas Kelas IIA Bengkalis menjadi lapas yang warga binaannya paling banyak menerima RK II, yaitu sebanyak 9 orang. Kemudian Lapas Kelas IIA Bagansiapiapi dan Lapas Kelas IIA Bangkinang sebanyak 7 orang.

Secara nasional, Kemenkumham RI memberikan remisi kepada 121.026 narapidana beragama Islam, dan 550 orang langsung bebas. Penerima remisi Idul Fitri paling banyak berasal dari Sumatra Utara yaitu 14.906 orang, Jawa Timur sebanyak 13.223 orang, dan Jawa Barat sebanyak 11.776 orang.

Pemberian remisi ini diklaim menghemat anggaran negara sebanyak Rp62 miliar dari rata-rata anggaran biaya makan sebesar Rp17 ribu per hari per orang.

Pemberian hak remisi dilakukan secara cepat dan transparan melalui Sistem Database Pemasyarakatan (SDP) tanpa pungutan liar karena dilakukan secara online dengan akurasi data yang tinggi. Besaran pengurangan menjalani masa pidana yang diberikan meliputi 15 hari, satu bulan, satu bulan 15 hari hingga dua bulan.(rls)

 

Penulis : Dodi Ferdian