Komisi III DPRD Pekanbaru Bahas DTKS

HALUANRIAU.CO, PEKANBARU-Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pekanbaru membahas Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Sosial (Dinsos) Kota Pekanbaru, Selasa (23/2).

Pembahasan yang berlangsung pada Selasa (16/2) itu dipimpin oleh Sekretaris Komisi III DPRD Kota Pekanbaru Jepta Sitohang diikuti oleh anggota lainnya Kartini, Pangkat Purba, Tarmizi Muhammad, dan Zulkarnain. Sementara itu, rapat dihadiri oleh Kepala Dinas Sosial Kota Pekanbaru Mahyuddin.

Related posts

Usai hearing, Jepta Sitohang mengatakan bahwa Komisi III DPRD selama ini mendapat banyaknya keluhan dari masyarakat masalah penerimaan bantuan. Untuk saat ini, jumlah DTKS Kota Pekanbaru mencapai 34.579 orang.

“Dasar kita memanggil Dinas Sosial berasal dari keluhan masyarakat. Kenapa begini pendataannya. Ada yang tidak mampu tetapi tidak terdata, ada yang terlihat mampu malah dapat bantuan. Jadi bisa dibilang, selama ini pendataannya semraut sehingga tidak tepat sasaran,” ucapnya.

Politisi Demokrat ini mengungkapkan bahwa Wali Kota Pekanbaru telah mengintruksikan kepada seluruh Lurah akan melakukan pendataan kembali bagi masyarakat miskin atau kurang mampu.

“Akhir maret nanti akan ada validasi ulang. Bagi masyarakat yang belum terdata, silahkan mendatangi kelurahan. Disana ada blangko yang tersedia untuk diisi oleh masyarakat. Kemudian nanti kelurahan akan melakukan survei,” terangnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Sosial (Kadinsos) Kota Pekanbaru Mahyuddin mengatakan bahwa saat ini Dinas Sosial tengah menata kembali pendataan kepada masyarakat yang miskin atau kurang mampu. Sebab, banyak keluhan-keluhan dari masyarakat yang miskin tidak tersentuh bantuan.

“Jadi saya tidak mau ada lagi data itu sekarang tiba-tiba hari ini, masyarakat yang miskin masuk, tidak bisa seperti itu,” ujarnya.

Ditambahkan Mahyuddin, pendataan harus mengikuti prosedur dan mekanisme sesuai aturan yang berlaku sesuai UU No.13 tahun 2011 tentang penangangan fakir miskin.

“Pendataan ini harus sesuai prosedur. Harus diajukan dulu, kemudian diketahui oleh pihak RT/RW. Lalu diteruskan ke muskel (musyawarah kelurahan). Sesudah dari muskel, baru dikirim ke Dinas Sosial. Nantinya kita akan verifikasi lagi. Nah, sesudah validasi barulah akan kita masukkan ke data kemensos melalui aplikasi SIKS-NG,” singkat Mahyudin. (Adv)