Lanud RSN Pekanbaru Siap Perkuat Pasukan di Perairan Natuna

PEKANBARU (HR)-Pangkalan Udara (Lanud) Roesmin Nurjadin (RSN) Pekanbaru belum mendapat perintah untuk turut dalam penguatan pasukan di perairan Natuna. Kendati begitu, Lanud RSN menyatakan kesiapannya, jika sewaktu-waktu perintah itu diterima.

Demikian diungkapkan Komandan Lanud RSN Pekanbaru, Marsekal Pertama (Marsma) TNI Ronny Irianto Moningka, Senin (6/1). Hal itu disampaikannya menanggapi memanasnya hubungan antara Indonesia dan Cina, terkait klaim di perairan Natuna.

Related posts

Dikatakannya, sejauh ini Lanud RSN belum menerima perintah dari pusat untuk pengiriman pasukan ke wilayah Natuna. Pihaknya, kata Danlanud, tetap melakukan aktifitas seperti biasa, termasuk melakukan patroli udara.

“Kita masih standby di tempat. Patroli juga masih seperti biasa, landai saja,” ujar Marsma TNI Ronny.

Kendati belum mendapat perintah, Danlanud menegaskan jika pihaknya siap sedia jika sewaktu-waktu diminta untuk mengirim pasukan ke sana.

“Kita sudah siaga, tapi pergerakan tetap menunggu perintah dari pusat, dari Panglima TNI,” tegas Marsma TNI Ronny.

Dari informasi yang dihimpun, Pemerintah Cina dinilai telah melakukan pelanggaran atas Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE) Indonesia di perairan Natuna. Tidak hanya itu, juga kegiatan Illegal Unreported and Unregulated (IUU) Fishing yang dilakukan kapal penjaga pantai Cina pada 24 Desember 2019 lalu

Atas hal itu, Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Republik Indonesia sempat memprotes tindakan itu lewat pemanggilan Duta Besar Cina untuk Indonesia, 30 Desember 2019). Namun protes ini tampak tak digubris.

Pada hari yang sama, KRI Tjiptadi-381 milik Indonesia yang berpatroli sektor di perbatasan ZEE Laut Natuna Utara masih mendapati adanya kontak kapal di radar yang mengarah ke selatan dengan laju kecepatan tiga knot.

Setelah didekati pada jarak 1 NM, kontak tersebut ternyata adalah kapal Cina Coast Guard (CCG) nomor lambung 4301 yang mengawal beberapa kapal ikan Cina melakukan aktivitas perikanan.

Meski telah diusir, Cina tak juga jera. Pada Jumat (3/1), berdasarkan patroli udara Indonesia, masih tampak tiga kapal Coast Guard Cina di wilayah kaya ikan tersebut.

Ketidakjeraan ini sebenarnya bukan kejutan, sebab sebelumnya Juru Bicara Kemlu Cina, Geng Shuang, sudah menjawab protes Kemlu RI dengan bersikukuh negaranya tidak melanggar hukum internasional yang ditetapkan lewat Konvensi Hukum Laut PBB (UNCLOS). Landasannya, menurut Gueng, adalah klaim bahwa perairan Natuna termasuk dalam Nine Dash Line Cina.

Nine Dash Line atau sembilan garis putus-putus adalah wilayah historis Laut Cina Selatan seluas 2 juta kilometer persegi yang 90 persen di dalamnya mereka klaim sebagai hak maritimnya, bahkan meski wilayah-wilayah ini berjarak hingga 2.000 kilometer dari Cina daratan.

Garis putus-putus itu pertama kali muncul di peta Cina pada 1947, setelah Perang Dunia II selesai.

Upaya Cina mengungkit-ungkit Nine Dash Line bikin Indonesia tambah geram. Kemlu RI tegas meyakini bahwa klaim historis Cina atas ZEE Indonesia tidak memiliki kekuatan hukum, sebab sembilan garis putus-putus tidak pernah diakui dalam UNCLOS 1982.

 

 

Penulis: Dodi Ferdian