Gubri Soroti Rendahnya LHP BPK Daerah Termasuk Provinsi

PEKANBARU ( HR)-Gubernur Riau, Syamsuar, menyoroti rendahnya tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI). Dimana Provinsi Riau paling rendah se-Sumatra, dari 12 kabupaten/kota se-Riau, Kabupaten Siak paling tinggi persentase LHP BPK sebesar 86,24 persen.

Berikut penilaian LHP BPK RI, kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) 77,44 persen. Pemprov Riau 76,74 persen, Rokan Hulu (Rohul) 76,48 persen, Indragiri Hulu (Inhu) 76,35 persen, Kota Dumai 75,90 persen, Pelalawan 70 persen. Kepulauan Meranti 68 persen, Pekanbaru 66 persen, Rohil 65 persen, Kampar 61 persen, dan Bengkalis 49 persen.

Untuk itu, Gubri meminta agar ke depan bupati/walikota se-Riau komitmen menindaklanjuti LHP BPK RI. Karena jika LHP rendah akan menjadi perhatian BPK. Penegasan tersebut disampaikan Gubri saat memimpin rapat koordinasi bersama Forkopimda, serta bupati/walikota se-Riau di Hotel Premiere Pekanbaru, Rabu (11/12). Dan Gubri pun membacakan satu persatu persentasi LHP BKP masing-masing kabupaten/kota se-Riau.

“Pemantauan dari BPK RI, Riau ini termasuk paling rendah tindaklanjut LHP BPK RI di Sumatra. Kan malu juga kita ini. Saya perlu bacakan ini, agar semua tahu. Bagi bupati/walikota yang tidak hadir di sini, tolong perwakilannya sampaikan ke bupati dan walikotanya. Amanah ini sampaikan agar tahu,  jangan nanti pas ada masalah, kecewa berat,” ujar Gubri.

“Dari seluruh daerah di Riau, Kabupaten Siak yang tertinggi tingkat keseriusannya dalam menindaklanjuti laporan hasil pemeriksaan BPK, yaitu mencapai 86,24 persen. Kemudian Disusul Kuantan Singingi 81,99 persen,” tambahnya.

Tidak hanya Kabupaten Kota yang di soroti Gubri, untuk Pemprov Riau juga nilainya rendah, hanya 76,74 persen. Padahal menurut Gubri, dari hasil LHP yang diserahkan BPK RI masih bisa ditindak lanjuti sesuai dengan batas waktu yang diberikan selama 60 hari.

“Ini Pemprov Riau juga rendah, ini tentu segera kami tindaklanjuti. Jadi wajib ditindaklanjuti. Kita kan sudah diberikan waktu 60 hari untuk menindaklanjuti temuan BPK. Kalau ada kewajiban setor ya setor, kalau ada kaitan administrasi ya segera selesaikan. Tak susah sebenarnya, tapi kok jadi seperti ini,” tegasnya.

Sementara itu pada rakor tersebut, Gubernur juga menyinggung rendahnya kehadiran Bupati dan Walikota, dari rakor tersebut yang hadir hanya Bupati Siak Alfredi, sedangkan daerah lain hanya di wakilkan oleh Wakil Bupati dan Sekda, bahkan hanya kepala Bappeda.

“Kalau kami bersama pak Edy berbuih-buih, tapi tak didukung kabupaten/kota, apa jadinya Riau ini. Curhat sebenarnya saya di akhir tahun untuk negeri ini. Karena kami bersama Forkopimda tidak hanya bicara soal Karhutla, tapi bagaimana masyarakat sejahtera, sehingga dengan kesejahteraan itu masyarakat tak bakar lahan,” kata Gubri.

Pada rakor yang diwakili oleh wakil bupati dan sekretaris daerah. Bupati Inhu hanya diwakili Kepala Bappeda Inhu.

Bupati Rohil Suyatno diwakili Wakil Bupati Rohil Jamiluddin. Kemudian Walikota Pekanbaru diwakili Sekdako Pekanbaru HM Noer, Bupati Inhil diwakili Sekda Inhil. Sementara Kuansing diwakili Sekda Kuansing dan Bupati Kampar diwakili Sekda Kampar.

Reporter: Nurmadi

Related posts