Dir Reskrimum Tiba-tiba Datangi Kantor Kejati Riau

PEKANBARU (HR)-Direktur Reserse Kriminal Umum (Dir Reskrimum) Polda Riau, Kombes Pol Hadi Poerwanto, tiba-tiba mendatangi kantor sementara Kejaksaan Tinggi (Kejati) Riau di Jalan Arifin Ahmad Pekanbaru, Selasa (7/5).

Kedatangannya itu disinyalir terkait perkara dugaan pemalsuan Surat Keputusan Menteri Kehutanan (SK Menhut) di Kabupaten Siak.

Terdapat dua orang pesakitan dalam perkara tersebut, yaitu Teten Effendi, mantan Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan (Dishutbun) Siak, dan Suratno Konadi selaku Direktur PT Duta Swakarya Indah (DSI). Keduanya saat ini tengah menjalani proses persidangan di Pengadilan Negeri (PN) Siak.

Di tengah proses sidang, diketahui jika perkara tersebut juga menyeret nama mantan Bupati Siak Arwin AS. Dia diduga sebagai pelaku utama.

Hal itu diketahui dari Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) Nomor : SPDP/98/X/2016/Reskrimum Polda Riau, tertanggal 25 Oktober 2016. Dalam SPDP , yang ditandatangani Dir Reskrimum Polda Riau kala itu, Kombes Pol Surawan dinyatakan terdapat nama tersangka Arwin AS, dan kawan-kawan.

Untuk ‘dan kawan-kawan‘, dalam hal ini Teten Effendi dan Suratno Konadi, terus diproses hingga ke persidangan. Sementara berkas perkara atas nama Arwin AS tak kunjung dilimpahkan penyidik Polda ke Kejati Riau.

Belakangan, SPDP itu dibantah sendiri oleh pihak yang menerbitkannya. Itu sebagaimana disampaikan Kabid Humas Polda Riau Kombes Pol Sunarto, baru-baru ini.

“Tersangka kasus pemalsuan (SK Menhut) ada 2 orang. Atas nama SK (Suratno Konadi,red) dari perusahaan (PT DSI,red) dan TE (Teten Effendi,red), mantan pejabat Kadishutbun. (Perkaranya) sudah tahap II (dilimpahkan ke Kejaksaan,red),” ungkap Sunarto.

Saat disinggung adanya SPDP atas nama Arwin AS sebagaimana disampaikan Jaksa, Sunarto menampiknya. “Tidak ada (SPDP atas nama Arwin AS),” tegas mantan Kabid Humas Polda Sulawesi Tenggara (Sultra) itu.

Di tengah polemik persoalan itu, Dir Reskrimum Polda Riau, Kombes Pol Hadi Poerwanto, tiba-tiba mendatangi kantor Kejati Riau. Dia diketahui menemui Asisten Pidana Umum (Aspidum) Kejati Riau, Sofyan Selle.

Related posts

Dikonfirmasi hal ini, Kepala Seksi (Kasi) Penerangan Hukum (Penkum) dan Humas Kejati Riau, Muspidauan, tidak menampik adanya kedatangan Kombes Pol Hadi tersebut. Menurutnya, pertemuan itu dalam rangka koordinasi dan silaturahmi.

“Aspidum ada bilang, (Dir Reskrimum) datang. Tapi saya tidak melihatnya. Ya, cuma koordinasi dan silaturahmi,” kata Muspidauan, Selasa sore.

Koordinasi itu, menurut dia, merupakan hal yang biasa. Itu mengingat, Dir Reskrimum dan Aspidum, memiliki kaitan yang erat dalam tupoksinya masing-masing.

“Biasa lah. Kalau datang itu kan biasanya koordinasi, silaturahmi. Aspidum dengan Dir Reskrimum itu kan tupoksinya sama. Saling sambut menyambut,” ujar dia.

Saat disinggung, apakah pertemuan itu terkait polemik perkara dugaan pemalsuan SK Menhut di Siak, Muspidauan menjawab normatif. “Itu yang kita tidak tahu koordinasinya. Mungkin selama ini jarang komunikasi. Intinya silaturahmi lah. Ngobrol-ngobrol ringan lah,” pungkas Muspidauan.

Terpisah, Dir Reskrimum Polda Riau Kombes Pol Hadi Poerwanto, lebih tertutup menanggapi pertemuan tersebut. Panggilan telepon dan pesan singkat yang ditujukan ke nomor selulernya, tidak diresponnya.

Munculnya nama Arwin AS dalam perkara itu diketahui dari persidangan terdakwa Teten Effendi dan Suratno Konadi, pada Kamis (2/5) kemarin. Saat itu, Bupati Siak periode 2001-2011 itu menjadi saksi.

Dalam persidangan itu, Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejati Riau, menyebut Arwin AS telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Riau.

Sidang itu sendiri sempat diwarnai debat antara kuasa hukum terdakwa saat JPU menyebut Arwin AS sebagai tersangka.

Diketahui, perkara yang menjerat Teten Effendi, Suratno Konadi, dan Arwin AS diusut Polda Riau karena ada klaim izin Menhut di atas lahan yang dimiliki warga.

Pada 2009, PT DSI datang ke lokasi kebun milik warga atas nama Jimmy yang dikelola oleh PT Karya Dayun untuk dijadikan kebun sawit. Ketika itu pengelolaan telah berlangsung kurang lebih lima tahun sehingga pohon sawit telah berusia 3-4 tahun atau berbuah pasir.

PT DSI mengaku dan mengklaim lahan kebun milik masyarakat yang dikelola PT Karya Dayun sebagai miliknya. Pihak PT DSI menunjukkan Izin Pelepasan Kawasan Hutan (IPKH) Nomor : 17/kpts-II/1998 tanggal 6 Januari 1998.

Selama warga membuka perkebunan yang dikelola oleh PT Karya Dayun, tidak pernah mengetahui adanya kepemilikan lain selain tempat dimana warga tersebut membeli lahan tersebut secara sah.

Karena itu, pihaknya merasa curiga dengan dasar klaim PT DSI, sehingga kliennya meneliti dasar pengakuan dari PT DSI yaitu IPKH Nomor 17/Kpts-II/1998 tanggal 6 Januari 1998. Setelah diperhatikannya izin pelepasan tersebut ternyata penentuan ada pada dictum kesembilan yang berbunyi.

Dalam ketentuan itu berbunyi, apabila PT DSI tidak memanfaatkan kawasan hutan sesuai dengan ketentuan yang tercantum pada dictum pertama dan atau menyalahgunakan pemanfaatannya dan atau tidak menyelesaikan pengurusan HGU dalam waktu 1 tahun sejak diterbitkannya keputusan itu, maka pelepasan kawasan hutan ini batal dengan sendirinya.

Sesuai dengan dasar klaim itu, ternyata PT DSI belum memanfaatkan kawasan hutan sesuai izin tersebut serta tidak menyelesaikan HGU sampai batas waktu yaitu 1 tahun sejak diterbitkan SK Pelepasan, 1 Januari 1998. Karenanya warga menolak pengakuan atau klaim dari PT DSI tersebut.

Akibat penolakan tersebut, PT DSI melakukan upaya hukum gugatan perdata ke Pengadilan Negeri (PN) Siak dengan menggugat PT Karya Dayun meskipun PT DSI mengetahui pemilik asli dari lahan yang digugatnya tersebut bukan PT Karya Dayun. Hal itu sesuai sebagaimana terdaftar di kepaniteraan PN Siak Nomor : 07/PDT.G/2012/PN.Siak tanggal 26 Desember 2012.

Menariknya, pada tingkat PN Siak dan Pengadilan Tinggi (PT) Pekanbaru, PT DSI memenangkan perkara tersebut. Pada tingkat Mahkamah Agung (MA) gugatan PT DSI dinyatakan tidak dapat diterima. Akhirnya PT DSI melakukan upaya Peninjauan Kembali (PK) dengan berbagai alasan.

Atas latar belakang itu, warga membuat laporan kepada Polda Riau untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan atas adanya dugaan menggunakan surat yang tidak benar.(dod)